JAKARTA - Memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Pemerintah Aceh kini berpacu dengan waktu untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan perlindungan yang layak sebelum bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah tiba. Fokus utama tidak lagi sekadar pada penanganan darurat, melainkan pada pemulihan martabat para penyintas melalui percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan efisiensi distribusi logistik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk menghilangkan hambatan birokrasi dalam proses relokasi. Langkah ini diambil agar masyarakat yang saat ini masih bertahan di tenda-tenda darurat dapat menjalankan ibadah puasa dalam kondisi yang lebih stabil, aman, dan nyaman.
Prioritas Relokasi: Memindahkan Martabat dari Tenda ke Hunian
Dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh, Sekda M Nasir menekankan bahwa hunian yang layak adalah kunci utama ketenangan batin warga menjelang Ramadhan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan ketidakpastian berlarut-larut bagi para pengungsi.
"Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tapi menyangkut martabat dan perlindungan warga," tegasnya.
Instruksi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada aspek psikologis warga. Bertahan di tenda darurat dalam durasi yang lama, terutama saat menjalankan ibadah puasa, tentu akan sangat membebani fisik dan mental masyarakat. Oleh karena itu, pemindahan ke Huntara menjadi target yang tidak bisa ditawar lagi.
Capaian Pembangunan Hunian dan Jaminan Dana Tunggu
Hingga saat ini, upaya masif telah dilakukan dengan pembangunan 6.060 unit Huntara di berbagai titik terdampak. Selain hunian sementara, di wilayah Aceh Utara, pemerintah telah berhasil merampungkan 104 unit Hunian Tetap (Huntap) yang siap ditempati oleh warga yang kehilangan tempat tinggal secara permanen.
Namun, bagi warga yang masih dalam proses menunggu pembangunan huniannya selesai, Pemerintah Aceh memberikan jaminan berupa dukungan finansial. "Bagi warga yang masih menunggu proses pembangunan, pemerintah memastikan penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp 600.000 per orang tetap berlanjut," jelas laporan koordinasi tersebut.
Besaran DTH ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi harian warga, sehingga mereka tetap memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan pokok, terutama dalam menyongsong kebutuhan sahur dan berbuka puasa yang biasanya mengalami peningkatan permintaan.
Sinkronisasi Logistik dan Pencegahan Tumpang Tindih Anggaran
Selain masalah hunian, efisiensi distribusi bantuan logistik menjadi sorotan tajam Sekda Aceh. M Nasir mewanti-wanti seluruh instansi agar bekerja berdasarkan data yang akurat dan terverifikasi untuk menghindari adanya pemborosan anggaran atau tumpang tindih penyaluran bantuan antara sumber dana APBA, BNPB, maupun Kementerian Sosial.
Ia meminta koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, serta pemerintah kabupaten/kota ditingkatkan ke level yang lebih intensif. Akurasi data menjadi harga mati agar bantuan tepat sasaran dan menjangkau wilayah terpencil sekalipun.
"Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara BPBA, Dinas Sosial, dan kabupaten/kota harus intensif. Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik," tuturnya.
Pemulihan Sektor Kesehatan dan Pendidikan Pascabencana
Pemulihan fisik infrastruktur juga diiringi dengan pemulihan layanan dasar. Di sektor kesehatan, kabar baik muncul dengan kembali beroperasinya 307 dari total 309 Puskesmas di wilayah terdampak. Kendati demikian, Sekda meminta penguatan layanan kesehatan tetap disiagakan hingga tiga bulan ke depan, dengan fokus khusus pada wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues.
Aspek kesehatan mental juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Mengingat trauma yang dialami warga, terutama kelompok rentan, intervensi psikososial menjadi agenda wajib. “Layanan trauma healing bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, di sektor pendidikan, komitmen untuk menjamin keberlanjutan proses belajar mengajar terus dikebut. Pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi dilaporkan telah mencapai progres signifikan sebesar 75 persen. Dengan capaian ini, diharapkan aktivitas pendidikan anak-anak korban bencana dapat segera kembali normal meskipun dalam fasilitas darurat yang memadai.
Melalui langkah-langkah komprehensif ini, Pemerintah Aceh berharap fase transisi menuju pemulihan total dapat berjalan sesuai rencana, sehingga momentum bulan suci Ramadhan dapat dilalui oleh seluruh masyarakat Aceh dengan penuh kekhusyukan dan ketenangan.
